Solidernusantara.com // DKI JAKARTA,_
Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun telah melontarkan kritik yang sangat tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kritik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari efektivitas anggaran hingga teori mengenai kontrol sosial. Berikut adalah poin-poin utama kritik beliau:
- Dugaan Manipulasi dan Korupsi
Dharma menyebut program MBG sarat dengan dugaan manipulasi data dan potensi korupsi. Ia berargumen bahwa program ini “dipaksakan” hanya agar ada alasan untuk mengeluarkan anggaran negara dalam jumlah besar, yang kemudian celahnya dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk memperkaya diri.
- Anggapan “Indonesia Miskin”
Beliau menyoroti narasi pemerintah bahwa program ini diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan gizi. Menurut Dharma, logika ini secara tidak langsung menegaskan bahwa sistem saat ini menganggap rakyat Indonesia berada dalam kondisi miskin.
“Artinya apa? Sistem ini sudah menganggap Indonesia miskin,” tegasnya.
- Solusi “Bypass” yang Tidak Menyelesaikan Masalah
Dharma berpendapat bahwa makan gratis adalah solusi jalan pintas (bypass) yang tidak menyentuh akar permasalahan, yaitu kesenjangan ekonomi. Menurutnya, jika ekonomi rakyat diperbaiki hingga mencapai standar layak, rakyat akan mampu membeli makanan bergizi sendiri tanpa perlu bergantung pada pemberian gratis dari pemerintah.
- Usulan Pembubaran Badan Gizi Nasional (BGN)
Secara ekstrem, mantan jenderal bintang tiga ini mengimbau agar Badan Gizi Nasional (BGN) dibubarkan. Ia menilai badan tersebut tidak penting karena tidak memiliki transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Ia lebih mendorong pembentukan tim yang fokus pada kemandirian ekonomi rakyat.
Dharma Pongrekun memandang MBG bukan sebagai solusi gizi, melainkan sebagai pemborosan anggaran dan solusi semu yang mengabaikan kedaulatan ekonomi keluarga.
- Narasi Kontrol Sosial dan Teori Konspirasi
Dalam beberapa kesempatan (seperti di kanal YouTube Refly Harun), Dharma juga mengaitkan program-program berskala besar seperti ini dengan isu global seperti The Great Reset atau Agenda 21. Ia memandang program ini berisiko menjadi alat simulasi kontrol sosial terhadap masyarakat.
Keterkaitan Bill Gates pada program MBG (terbukti dari kunjungannya ke Jakarta pada Mei 2025 bersama Presiden Prabowo) semakin memicu kritik Dharma.
Dharma Memandang, keterlibatan atau apresiasi dari pihak asing (seperti Gates) terhadap urusan perut rakyat Indonesia dianggap sebagai bentuk “penjajahan gaya baru”.
Ia khawatir bahwa dukungan asing pada program gizi akan berujung pada ketergantungan pangan atau pengenalan sumber pangan yang tidak alami (seperti pangan hasil rekayasa genetika atau menu alternatif berbasis serangga).
Dharma meyakini bahwa Gates Foundation adalah salah satu aktor utama dalam agenda global yang ia sebut The Great Reset. Menurutnya, program-program masif yang melibatkan data masyarakat (seperti bantuan pangan dan kesehatan digital) bertujuan untuk menyeragamkan kontrol terhadap warga negara di seluruh dunia.
Pandangan pembaca gimana?
((Team Solider Group))